Kelompok Kerja Guru SD/MI

PARADIGMA BARU YANG TAK BISA DITAWAR

saleh — Mon, 14 May 2007 18:29:04 +0000

DEMOKRATISASI penyelenggaraan sekolah kini bukan lagi sekedar gagasan akademik, tapi sudah menjadi sebuah keputusan politik yang memperoleh landasan legal dan dukungan konsepsional, bahkan telah memiliki teori-teori yang holistik serta sudah terintrumentasi untuk diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Secara akademik, demokratisasi penyelenggaraan sekolah me¬miliki argumentasi yang rasional dan sistematis, karena inti dalam demokratisasi adalah pelibatan semua unsur dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam konteks mendorong aspirasi publik dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan permintaan client dan perkembangan ilmu serta teknologi, maupun dalam pendelegasian kewenangan dan pemberian kepercayaan pada staf pengajar dan layanan administrasi untuk melakukan sesuatu dalam wilayah kewenang-annya itu. Gagasan tersebut perlu dikembangkan, karena pendidikan itu adalah hak semua warga negara, dan mereka memiliki harapan dengan menyekolahkan putra dan putrinya, Harapan-harapan dan keinginan itulah yang perlu ditampung dan dianalisis oleh sekolah sehingga mampu terakomodasi dalam struktur kurikulum, serta terimplementasi dalam proses pembelajaran. Sungguh sebuah kekeliruan jika birokrasi pemerintahan secara arogan mengaku sebagai representasi rakyat dan menetapkan struktur kurikulum untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, bahkan mengatur prosedur pembelajaran dalam kelas, karena mereka hanya fasilitator yang diberi tugas oleh rakyat untuk memfasilitasi proses pendidikan dalam memenuhi harapan dan permintaan client sekolah.
Demokratisasi harus dimulai dari proses evaluasi dan pengembangan kurikulum, dan tidak hanya dalam konteks penyusunan kurikulum sekolah secara keseluruhan, tapi juga dalam proses implementasinya pada setiap mata pelajaran di setiap level tertentu. Sebaiknya guru melakukan tes kompetensi siswanya di awal pembelajaran untuk menetapkan batas-batas awal kurikulum yang harus dibelajarkan, serta mengukur waktu yang diperlukan untuk mencapai batas kompetensi tertentu dengan kualitas input yang mereka terima. Semua itu sebaiknya disampaikan pada orang tua siswa oleh kepala sekolah, sehingga risiko biaya bisa dibicarakan bersama. Irulah salah satu bentuk demokratisasi pendidikan dalam konteks penetapan kebijakan silabus yang akan diajarkan guru pada siswanya.
Kemudian, demokratisasi juga harus dikembangkan pada proses pembelajaran. Guru tidak boleh membiarkan ada siswa yang tertinggal dalam kelasnya, dan guru juga tidak boleh mengurangi pelayanan terhadap siswa-siswanya yang memiliki pembelajarannya itu, serta memberikan penghargaan yang wajar pada siswa, sehingga gairah mereka untuk belajar bisa terus ditingkatkan.
Perbaikan dalam restrukturisasi kurikulum yang berbasis pada permintaan stakeholder serta user dari sekolah, tidak akan berjalan dengan baik tanpa disertai dengan perubahan dalam model dan pola pengelolaan sekolah. Oleh sebab itu, bersamaan dengan perubahan pola evaluasi dan pengembangan kurikulum tersebut, juga perlu dilakukan perubahan pada pola pengelolaan sekolah, yang semula berpola sentralistik, yakni kebijakan-kebijakan senantiasa dikembangkan oleh pemerintah pusat, kini otoritas itu didorong ke daerah dan didelegasikan pada sekolah dengan harapan mereka melakukan pembahasan kebijakan sekolah bersama mitra horizontalnya, yaitu unsur-unsur stakeholder dan user yang diwakili oleh komite sekolah.
Legalisasi gagasan akademik untuk mendorong pe-nyelenggaraan sekolah yang demokratis, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, tidak saja dalam konteks bayaran uang sekolah, tapi mereka juga diharapkan untuk bersama-sama memberi masukan agar outcome sekolah tersebut menjadi kelompok well educated society yang kompetitif dengan masyarakat lainnya di dunia, serta memiliki berbagai keunggulan komparatif. Mereka diharapkan produktif dalam mendorong ide-ide untuk pengembangan sekolah, dan mereka juga diharapkan kritis terhadap sekolahnya itu, sehingga bias-bias dalam realisasi program bisa semaksimal mungkin dieliminasi.
Akan tetapi, semua prakarsa harus dimulai dari dalam sekolah sendiri, karena otoritas manajemen sekolah berada pada kepala sekolah dengan timnya. Oleh sebab itu, kepala sekolah sebagai otoritas yang memiliki kewenangan di sekolah, harus membuka peluang tersebut pada masyarakat, setidaknya dalam konteks evaluasi dan pengembangan kurikulum yang harus dikembangkan dalam paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat, yakni bahwa pendidikan itu harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, pelibatan masyarakat juga harus dikembangkan dalam kerangka pengembangan program-program sekolah dalam upaya peningkatan kualitas proses untuk memperoleh hasil pendidikan yang bermutu. Berbagai sarana pembelajaran yang dibutuhkan sekolah, perbaikan lingkungan dan suasana sekolah, serta berbagai aspek yang berkorelasi dengan proses pendidikan, sebaiknya dibahas dan dibicarakan bersama komite sekolah.
Dengan demikian, seluruh gagasan pengembangan sekolah dikembangkan dan dimunculkan dari sekolah sendiri. Itulah inti dari paradigma Manajemen Berbasis Sekolah, yang kini terus dikembangkan dan terus didorong pada sekolah. Dalam paradigma tersebut, program-program sekolah di¬kembangkan oleh sekolah sendiri bersama mitra horizontalnya, kemudian mereka juga memiliki hak untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan akuntabilitas manajerialnya itu. Semakin baik manajemen sebuah sekolah, maka akan semakin besar kepercayaan masyarakat kepadanya. Sebaliknya semakin buruk manajemen sebuah sekolah, maka akan semakin kecil kepercayaan masyarakat kepadanya.
Konsep, teori dan implementasi sekolah demokratis inilah yang dicoba dielaborasi secara detail, dengan penekanan dalam tiga aspek, kurikulum, proses pembelajaran, dan manajemen sekolah, sebagai aspek-aspek pokok dalam penyelenggaraan sekolah. Konsep dan teori tersebutbisa diterima sebagai sebuah kebenaran ilmiah karena telah menampilkan dimensi-dimensi praktiknya, kendati masih perlu diuji kebenaran dan efektivitasnya dalam mengangkat kualitas proses dan hasil pendidikan di Indonesia.

SEMERBAK HARUM JANJI MASA DEPAN PENDIDIKAN INDONESIA

saleh — Mon, 02 Apr 2007 16:53:11 +0000

Sejak bergejolaknya gelombang reformasi tahun 1997-an, dan masa-masa transisi tahun 1998- dan awal 1999 an, fenomena dan opini-opini dinamis mulai bermunculan. Para fakar dan praktisi pendidikan mulai menggaungkan, betapa dunia pendidikan di Indonesia sangat runyam. Dunia luarpun mulai menghujat, bahwa akar bobroknya Negara ini salah satu nya adalah karena kejelekan-kejelekan dan hancurnya dunia pendidikan.
Kenyataannya, yang dikatakan krisis multi dimensi yang melanda Negara kita saat itu, ternyata dapat kita lewati dengan jalan damai dan cukup beradab’ (walaupun masa-masa perjuangan sebelumnya banyak memakan korban teman-teman mahasiswa). Hingga dalam hati saya berkata, ‘betulkah anak bangsa ini juga terinfeksi krisis moral?’. Terlepas dari perbedaan pendapat, namun hati saya mengatakan, ternyata tidak. Hal ini terbukti seperti saya katakan diatas, ternyata para petinggi Negara & politisi kita sangat berfikiran jernih dan bijak dalam bersikap dan bertindak terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan bangsa
Terbukti tahun 1998, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid membentuk tim independent untuk menata dunia pendidikan di Indonesia yang disebut dengan Tim Flatform Pendidikan Indonesia. Tim ini di ketua oleh Bapak Malik Fajar, yang saat itu masih menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dengan beranggotakan para pakar-pakar pendidikan. Dari sinilah pedoman menuntun arah dunia pendidikan di Indonesia seperti amandemen UUD 1945, dan lahirnya Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi Daerah yang termasuk didalamnya otonomisasi lembaga kependidikan. Berturut-turut setelah itu melalui kejian yang matang lahir pula Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dan Undang-undang No. 14 tahun 2005 lalu tentang Guru dan Dosen.
Secara konseptual ketatanegaraan khususnya bidang kependidikan di Indonesia, telah mengalami perobahan yang sangat ‘radikal’, hal ini jelas terlihat dari perobahan 1) sistim sentralis menjadi otonom, 2) demokratisasi pendidikan, yang pada tatanan inplementasinya bahwa tidak ada diskriminasi antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah & swasta, baik dari segi sertifikasi, financial dan lain-lain 3) dan yang paling mendasar adalah perobahan Undang-undang sistim Pendidikan Naional & lahirnya UU Guru dan Dosen dan 4) Jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya pemerintah dan jaminan kesehatan bagi warga Negara yang tidak mampu, dengan alternative pembiayaan melalui pengurangan subsidi BBM antara lain…
Konsepnya iya…. Sangat semerbak, mbak bunga mekar yang sedang diselimuti embun harum hingga menyentuh perhatian semua orang yang ada disekitarnya. Kenyataannya apa betul seperti yang diharapkan oleh perobahan sistim itu?, hati saya dengan pengalaman dan analisa terbatas menjawab ‘sangat belum’.
Pada tatanan dan niat baik petinggi bangsa mungkin ‘iya’ dan saya pikir patut kita acungi jempol (terlepas dari kepentingan politik dagang sapi lo….), Karena telah membuat pondasi paradigma pendidikan yang sejalan dengan tuntutan globalisasi yang berbasis masyarakat. Hanya saja pada tingkat unit-unit kerja (menteri & departemen) dan pemerintahan di daerah ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan berjama’ah yang mereka bikin, apa tidak membuat Negara ini tambah runyam, dan lebih runyam bagaimana para kepala sekolah saling Bantu membantu menyiasati agar mendapatkan bantuan dana sebesar-besarnya dengan jalan yang semulus-mulus dan se’fulus-fulus’nya, dan bekerja sama pula untuk mensiasati bagaimana agar pelaksanaan pengerjaan dana bantuan dengan seada-adanya dan dengan laporan administrasi dan pemeriksaan yang sebaik-baiknya…….., sehingga pada suatu ketika teman saya sebagai seorang anak buah, ia menemukan sebuah kekeliruan yang prinsip yang terus berlanjut di sebuah Sekolah dan dia memberikan saran (protes) kepada atasannya. Akan tetapi kekeliruan prinsip bagi sebuah lembaga ini dirasakan atasannya bukanlah sebuah yang prinsip sehingga terus didiamkan oleh atasannya, dan yang lebih menyedihkan lagi sang Kepala berceloteh “ngga usah lah saling menegur sesama orang tua, kan udah dewasa semua” lah apa iya ngga boleh menegur kekeliruan yang dibuat oleh temannya sendiri? Berarti ngga ada nilai-nilai agama lagi yang mereka pakai …. Mestinya minimal membenci, kalau tidak mampu mencegah, yah kalau bias saling memberikan saran lah, karena dengan begitu sesame kita mampu mengetahui kelemahan diri sendiri.
Kalau berjama’ah seperti ini apa tidak lebih besar kerugian Negara……tunggulah kehancuran.

FOTO UKURAN MUNGIL (HP) BISA DICETAK SEBESAR POSTER (Dengan Photoshop)

saleh — Fri, 30 Mar 2007 13:49:15 +0000

Kadang-kadang etakan poto terlihat penuh dengan butiran-butiran pasir kasar (baca noise). Ini disebabkan oleh resolusi foto yang terlalu rendah. Akibat lain, jika anda mencetak foto tersebut lebih dari ukuran yang dianjurkan, maka butiran-butiran tadi akan semakin menonjol.
Untuk menetak gambar seukuran poster, kita mesti memperbesar skala resolusi gambar terlebih dahulu. Jika tidak hasilnya akan buruk karena banyaknya noise atau pixelnya pecah. Sehingga perlu kita interpolasi (pembesarana skala foto).
Sebagai ontoh, membesarkan foto berukuran 1280×960 pixel menjadi 2560×1920 pixel sehingga bias dietak dalam ukuran 21×30 m, maka diperlukan 3,7 juta pixel yang harus diinterpolasi.
Dengan teknik yang disebut pixel repetition, pixel yang ada bias diperbesar. Sehingga ketika dicetak dalam skala besar, hasil cetakan tetap tajam.
Dalam teknik ini, kita sebaiknya memanfaatkan interpolasi berformat bilinier atau bicubic agar hasil lebih baik. Selain melakukan proses interpolasi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan lagi agar gambar makin bagus, yaitu melakukan unshap masking.
Sorry belum selesai ke arah toturial…….. alias bersambung besok yaaaa…!?

Ingin Menjadi Pahlawan Walau tanpa Tanda Jasa

saleh — Fri, 30 Mar 2007 07:42:53 +0000

Maunya sih iya, tapi ……………………………………………………………… apa ngga kesiangan tuh

KAMUS BAHASA INGGRIS PADA HP NOKIA S60-90

saleh — Thu, 29 Mar 2007 14:29:31 +0000

Anda seorang guru bahasa Inggris atau seorang siswa? tentu sangat memerlukan sebuah kamus bahasa yang praktis dan mudah dibawa kemanapun. Tentunya jangan disia2kan HP Nokia anda.
Caranya masukkan file aplikasi *sis dengan nama ‘pd english.sis’ ke memeory eksternal HP anda melalui card reader, setelah sudah yakin tercopy, masukkan kembali mmc/memori eksternal HP.
Melalu HP anda buka menu ‘fileman, Explor, atau file semaamnya’. Kemudian pilih file ‘pd english.sis’ dan ikuti terus perintah selanjutnya sampai terbit pesan selesai………..
Selamat anda telah mempunya Kamus Besar Bahasa Inggris dengan ukuran sekecil smartphone…